Jatimku.com — Jakarta, TNI Angkatan Laut (TNI AL) secara terbuka mengakui adanya tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) yang nilainya mencapai angka triliunan rupiah. Kondisi ini pun menjadi perhatian publik setelah pernyataan resmi disampaikan dalam rapat bersama Komisi I DPR RI.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan bahwa tunggakan tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran yang diterima TNI AL dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kebutuhan operasional kapal perang dan armada laut membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar, namun anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi.
"Memang benar ada tunggakan BBM kami kepada Pertamina, dan itu nilainya cukup besar, bahkan mencapai triliunan rupiah," ujar Laksamana Ali dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025). Ia menambahkan bahwa saat ini pihak TNI AL telah mengajukan permohonan khusus agar sebagian tunggakan tersebut dapat diputihkan atau dihapuskan.
Permintaan pemutihan itu diajukan mengingat beban operasional yang berat serta peran strategis TNI AL dalam menjaga keamanan maritim nasional. "Kami berharap ada solusi terbaik antara TNI AL, Pertamina, dan pemerintah. Sebab kebutuhan energi ini berkaitan langsung dengan pertahanan negara," lanjutnya.
Sementara itu, pihak Pertamina menyatakan bahwa hingga kini mereka masih berkoordinasi intensif dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan untuk mencari penyelesaian terbaik terkait tunggakan tersebut. Pihak Pertamina juga menegaskan bahwa pasokan BBM ke TNI AL tetap berjalan tanpa hambatan, meski pembayaran sebagian belum terselesaikan.
Isu ini memunculkan berbagai reaksi dari kalangan anggota dewan dan masyarakat. Beberapa pihak mendorong adanya audit transparan dan perbaikan manajemen keuangan di lingkungan militer, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Diketahui, operasional TNI AL dalam menjaga perairan Indonesia, termasuk patroli di zona rawan seperti Laut Natuna dan Selat Malaka, sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Kondisi ini mempertegas pentingnya keberlangsungan logistik bahan bakar bagi pertahanan nasional.
Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk membantu penyelesaian masalah ini, mengingat pentingnya menjaga stabilitas dan kedaulatan laut Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan.
