Jatimku.com, Jakarta — Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, menegaskan bahwa lembaganya memiliki peran utama sebagai pengawas dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mendorong KPAI untuk mengambil langkah konkret terhadap persoalan anak yang dianggap “nakal.”
“Kami sudah berulang kali menyampaikan bahwa tugas kami adalah melakukan pengawasan. Bahkan untuk satu orang anak pun, kami pasti respons,” ujar Ai Maryati saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Pernyataan tersebut menyusul kritik KPAI terhadap program pengiriman anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer — program yang digagas oleh Dedi Mulyadi sebagai bentuk pendidikan disiplin dan karakter. KPAI menilai pendekatan semacam itu rawan pelanggaran hak anak dan kurang sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menyeluruh.
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa KPAI seharusnya turut terlibat secara langsung dalam mendidik dan membina karakter anak-anak, bukan sekadar mengawasi dari luar.
Namun, Ai menegaskan bahwa pendekatan terhadap anak harus dilakukan dengan hati-hati dan berbasis hak, serta mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak. “Jangan sampai pendekatannya justru memperburuk kondisi anak. Program apapun yang diterapkan, tetap harus menjunjung tinggi hak dan martabat mereka,” jelasnya.
KPAI juga mengingatkan bahwa berbagai metode pembinaan anak sudah tersedia dalam sistem perlindungan nasional, dan perlu sinergi antar-lembaga, bukan saling menyalahkan. “Kami terbuka untuk berkolaborasi, namun pengawasan tetap menjadi fungsi utama kami sesuai amanat undang-undang,” pungkas Ai.
Polemik ini kembali membuka perbincangan publik tentang pendekatan terbaik dalam menangani anak-anak yang bermasalah secara perilaku, dan bagaimana sinergi antar-lembaga dapat berjalan demi kepentingan terbaik bagi anak.
