Jatimku.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah melontarkan usulan kontroversial terkait penanganan siswa yang dianggap "nakal akut". Dalam pernyataannya, Dedi mengusulkan agar siswa yang bermasalah secara berat dibawa ke barak militer untuk mendapatkan pelatihan kedisiplinan.
Namun, kebijakan ini langsung menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan legislatif. Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramli, menilai bahwa meski tampaknya bertujuan baik, pendekatan tersebut berpotensi menyimpang dari hakikat pendidikan yang seharusnya diusung untuk generasi muda.
“Kalau kita lihat sepintas memang nampaknya pola kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat itu baik ya, mau membangun kedisiplinan, karakter yang berani. Tapi ingat, hakikat pendidikan untuk anak-anak muda itu bukan begitu, sama sekali tidak militeristik,” ujar Andi saat diwawancarai awak media pada Kamis, 8 Mei 2025.
Politikus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar tentang kedisiplinan keras, melainkan juga pengasuhan nilai-nilai moral dan akhlak yang kuat. Dalam pandangannya, pendekatan militer justru dikhawatirkan menekan potensi peserta didik dan tidak sesuai dengan nilai-nilai pedagogis.
Sebagai alternatif, Andi menyarankan agar pola pendidikan pesantren dijadikan rujukan utama dalam pembinaan karakter siswa. Menurutnya, pesantren selama ini telah terbukti efektif dalam membentuk disiplin, kemandirian, serta akhlakul karimah di kalangan pelajar.
“Pola pendidikan di pesantren saya kira lebih cocok untuk anak-anak muda kita. Dari dulu polanya untuk menanamkan karakter, disiplin, juga akhlakul karimah. Dan ini saya kira siswa-siswa yang katanya nakal lebih baik dikirim ke pesantren,” tambahnya.
Wacana Gubernur Dedi Mulyadi ini pun memicu perdebatan di ruang publik, termasuk di media sosial. Sebagian masyarakat menyambut baik niat untuk menertibkan siswa yang kerap membuat onar, namun tak sedikit pula yang menilai usulan tersebut terlalu represif dan tidak manusiawi.
Pakar pendidikan dan pegiat anak juga mengingatkan bahwa pendekatan kekerasan atau paksaan dalam dunia pendidikan bisa berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis siswa. Mereka mengimbau agar pemerintah daerah mengutamakan pendekatan edukatif dan empatik yang melibatkan peran keluarga, guru, serta lingkungan sosial dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terhadap kritik yang berkembang di masyarakat dan parlemen.
Isu ini dipastikan akan terus menjadi sorotan, seiring dengan upaya daerah-daerah dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan moral dan kedisiplinan di kalangan pelajar tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pendidikan yang manusiawi dan konstruktif.
Untuk perkembangan berita lainnya, kunjungi terus Jatimku.com.
