Bahlil Lahadalia Akui Tak Tahu Demo di DPR, Sibuk Rapat Bahas Ekonomi 2025
JATIMKU.COM – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaku tidak mengetahui adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025).
Baca juga : Tuntutan Rakyat 17+8 Diserahkan, Demokrat: DPR Harus Lebih Terbuka
Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Bahlil mengatakan dirinya sejak pagi hingga sore hari disibukkan dengan agenda rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya. “Rapat seharian. Belum ikuti informasi,” ujar Bahlil singkat ketika dimintai tanggapan terkait demonstrasi yang ricuh di depan DPR.
Menurut Bahlil, rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis di bidang ekonomi, termasuk program ekonomi 2025, evaluasi pertumbuhan ekonomi 2024, serta proyeksi kondisi ekonomi nasional pada 2026. Salah satu isu penting yang disinggung adalah rencana pemerintah untuk memperluas jaringan listrik di daerah pedesaan.
“Program yang dibahas salah satunya pembangunan tiang listrik untuk mengaliri 5.700 desa dan 4.400 dusun di seluruh Indonesia. Targetnya selesai pada 2029 hingga 2030,” jelas Bahlil.
Selain Bahlil, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menuturkan hal serupa. Ia menyebut Istana pada hari yang sama fokus pada agenda kenegaraan, yakni pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh nasional. Presiden Prabowo Subianto memberikan 141 tanda jasa kepada putra-putri bangsa yang dinilai berjasa besar bagi Indonesia.
Tiga tokoh politik nasional yang menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama antara lain Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua MPR dari Partai Gerindra Ahmad Muzadi.
Sementara itu, unjuk rasa di depan Gedung DPR dipicu oleh isu kenaikan gaji anggota DPR periode 2024–2029. Kabar yang beredar menyebutkan, 580 legislator akan menerima gaji bersih sekitar Rp100 juta per bulan, termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta. Isu ini kemudian memantik kemarahan publik, yang merasa keputusan tersebut tidak mencerminkan keadilan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Baca juga : Kronologi Kasus Korupsi Laptop Rp 1,98 Triliun, Seret Nama Nadiem Makarim
Aksi bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” ini diikuti oleh massa dari berbagai elemen, termasuk pelajar dan mahasiswa. Demonstrasi sempat berlangsung damai dengan orasi dan spanduk, namun situasi memanas ketika sejumlah demonstran berusaha merangsek maju ke depan pagar DPR. Aparat keamanan merespons dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Sejumlah demonstran sempat diamankan polisi, sementara sebagian lainnya memilih mundur ke arah Palmerah. Kondisi lalu lintas di kawasan sekitar DPR, Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Sudirman, sempat lumpuh akibat aksi tersebut.
Hingga malam hari, aparat masih bersiaga untuk mengantisipasi gelombang massa susulan. Polisi pun mengimbau masyarakat, khususnya pelajar, agar tidak ikut-ikutan dalam aksi demonstrasi yang berpotensi ricuh.