Jatimku.com — Malang, Belasan wali murid SMA Negeri 1 Turen, Malang, pada Rabu (25/4/2025) pagi, mendatangi sekolah tersebut untuk menyampaikan protes terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan sejumlah biaya sekolah. Aksi tersebut memicu perhatian banyak pihak, terutama orang tua siswa yang merasa tidak puas dengan kebijakan yang diterapkan oleh pihak sekolah.
Menurut pengakuan beberapa orang tua, mereka merasa dipaksa untuk membayar sejumlah biaya yang tidak tercantum dalam rincian resmi. Biaya tersebut antara lain terkait dengan pembangunan fasilitas sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler yang disebutkan tidak wajib, namun tetap dianggap sebagai kewajiban oleh pihak sekolah.
Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, "Kami diminta untuk membayar biaya tambahan yang cukup besar. Ketika kami bertanya rincian biaya tersebut, tidak ada kejelasan yang memadai. Kami merasa ini tidak sesuai dengan yang diatur dalam aturan sekolah." Beberapa wali murid juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima transparansi mengenai penggunaan dana tersebut.
Menanggapi hal ini, Kepala SMA Negeri 1 Turen, Drs. Ahmad Syafii, mengatakan bahwa pihak sekolah tidak ada niat untuk melakukan pungli dan selalu berusaha memastikan bahwa setiap biaya yang dibebankan kepada siswa adalah untuk kegiatan yang mendukung kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah. "Kami akan segera melakukan klarifikasi mengenai isu ini. Semua biaya yang dibebankan kepada orang tua sudah kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Namun, Syafii juga mengakui bahwa pihak sekolah mungkin kurang transparan dalam memberikan informasi terkait biaya-biaya tersebut kepada orang tua siswa. "Kami akan lebih terbuka dan menyediakan rincian yang lebih jelas mengenai setiap kegiatan dan biaya yang dibebankan agar tidak ada kebingungannya di masa depan," tambahnya.
Sementara itu, beberapa wali murid yang hadir dalam aksi tersebut meminta agar pihak sekolah segera melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa tidak ada biaya yang dibebankan kepada siswa tanpa dasar yang jelas. Mereka juga berharap adanya jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan.
Kasus ini kini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk memastikan apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah. Para wali murid berharap agar kasus ini segera mendapatkan solusi yang adil bagi semua pihak, terutama siswa yang menjadi korban ketidakjelasan pengelolaan biaya.
Dengan adanya kejadian ini, diharapkan ke depannya pihak sekolah lebih berhati-hati dan menjaga transparansi dalam segala bentuk kegiatan yang melibatkan biaya agar tidak merugikan orang tua dan siswa.
