Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Korupsi KUR Mikro di Jember

Table of Contents

 



SURABAYA, JATIMKU.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada salah satu bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabupaten Jember periode 2021–2023.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial A selaku Ketua Pokmas Titipan Barokah, JAC sebagai Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, AP yang merupakan mantan PGS bank Kalisat, serta ASH selaku Ketua Pokmas Karoma Jaya Mandiri.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan bahwa keempatnya diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proses penyaluran KUR. Perbuatan tersebut diduga dilakukan bersama FMH yang menjabat sebagai pimpinan cabang bank terkait.

"Menyalahgunakan kewenangannya memberikan fasilitas dan menerima sejumlah uang dengan total Rp 105 juta," ujar Punia dalam konferensi pers di Gedung Kejati Jatim, Selasa (17/11/2026).

Kerugian Negara Ditaksir Lebih dari Rp 41 Miliar

Punia menjelaskan, berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, dugaan tindak pidana yang melibatkan tersangka JAC, A, dan AP telah menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 41 miliar.

Penghitungan tersebut tertuang dalam laporan BPKP Jawa Timur Nomor PE.04.03/SR tertanggal 7 April 2026.

Sementara itu, keempat tersangka diduga terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan terkait pemberian fasilitas KUR dan penerimaan sejumlah uang.

Dijerat Pasal Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana korupsi. Salah satunya Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, penyidik juga menerapkan alternatif pasal, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kejati Jatim menyatakan para tersangka telah ditahan untuk kepentingan penyidikan. Namun, keterangan mengenai masa penahanan yang disampaikan dalam konferensi pers perlu dicermati karena mencantumkan periode 9–28 Juli 2026, yang tidak selaras dengan tanggal penetapan tersangka dan konferensi pers pada November 2026.

Pengembangan perkara ini menambah jumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro di Jember periode 2021–2023.

Sumber: detikJatim.