Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun, Ini Penjelasan Penggunaannya
JATIMKU.COM – Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia yang mencapai Rp8.043 triliun pada Mei 2026 kembali menjadi sorotan publik. Besarnya nilai utang tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tujuan penggunaannya, apakah untuk membayar utang lama atau membiayai berbagai program pemerintah.
Dilansir dari Kompas.com, Ekonom sekaligus Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, menjelaskan bahwa angka utang luar negeri tersebut merupakan akumulasi utang pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan sektor swasta.
Menurut Yose, kenaikan nilai utang dalam rupiah juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir.
"Sehingga terus meningkatkan utangnya, bentuknya dalam utang rupiah," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (17/7/2026).
Digunakan untuk Restrukturisasi dan Membayar Bunga Utang
Yose menjelaskan, salah satu penyebab bertambahnya utang luar negeri pemerintah adalah kebutuhan untuk merestrukturisasi utang yang telah jatuh tempo.
Pemerintah biasanya menerbitkan utang baru guna menutup atau membayar utang lama yang sudah memasuki masa pelunasan. Selain itu, sebagian utang juga digunakan untuk membayar bunga pinjaman yang masih berjalan.
"Dengan mengeluarkan utang yang baru, untuk utang-utang yang jatuh tempo, sehingga kemudian tentunya ini akan menambah lagi," jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan pembiayaan pemerintah yang terus meningkat turut mendorong kenaikan jumlah utang.
Membiayai Program Pemerintah
Selain untuk kewajiban pembayaran utang, pemerintah juga menggunakan pembiayaan tersebut guna mendukung berbagai program pembangunan dan kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Yose, peningkatan belanja pemerintah, termasuk subsidi dan pembiayaan program strategis, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan utang terus bertambah.
"Program pemerintah ini kan semakin lama semakin besar, termasuk juga defisit (anggaran), termasuk juga untuk subsidi yang semakin meningkat juga," katanya.
Ketika defisit APBN meningkat dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah memerlukan sumber pembiayaan tambahan, salah satunya melalui utang.
Utang Pemerintah Didominasi Surat Berharga Negara
Dilansir dari Kompas.com, Yose menegaskan bahwa sebagian besar utang luar negeri pemerintah bukan berupa pinjaman langsung dari negara lain.
Sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh investor asing. Sementara itu, utang bilateral atau pinjaman langsung dari negara lain jumlahnya relatif lebih kecil.
"Lebih kecil lagi dibandingkan dengan utang pemerintah dalam bentuk surat berharga negara (SBN)," ujarnya.
Dipengaruhi Nilai Tukar Rupiah
Selain faktor pembiayaan, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS juga memengaruhi besarnya nilai utang apabila dihitung dalam mata uang rupiah.
Artinya, meskipun nilai utang dalam mata uang asing tidak mengalami kenaikan yang signifikan, pelemahan nilai tukar dapat membuat nilai total utang dalam rupiah terlihat lebih besar.
Pemerintah sendiri terus mengelola pembiayaan negara melalui berbagai instrumen fiskal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan APBN dan kemampuan pembayaran utang dalam jangka panjang.