Fraksi PKS MPR RI Dorong Ekonomi Syariah Jadi Solusi Penguatan Ekonomi Nasional di Era Prabowo
Jatimku.com, Depok – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar diskusi publik nasional bertajuk "Solusi Ekonomi Syariah dalam Mengatasi Problematika Perekonomian Indonesia pada Era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto" di Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (7/7/2026).
Dilansir dari Detik.com, forum tersebut mempertemukan akademisi, regulator, praktisi kebijakan, serta anggota parlemen untuk membahas potensi ekonomi syariah sebagai salah satu strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global.
Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, mengatakan ekonomi syariah memiliki prinsip keseimbangan (tawazun) dan keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi alternatif dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
"Islam memandang harta sebagai amanah untuk kemaslahatan, bukan untuk dimonopoli. Ekonomi syariah harus dibangun secara struktural, bukan sekadar respons musiman, agar mampu menjadi tantangan positif terhadap sistem ekonomi global," ujar Tifatul, dilansir dari Detik.com.
Ia juga menilai Indonesia memiliki peluang besar mengembangkan industri halal, mulai dari sektor makanan, fesyen, hingga pariwisata. Namun, peningkatan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PKS M. Kholid menyoroti kondisi ekonomi global yang dinilai masih rentan. Ia menyebut Indonesia saat ini menghadapi tantangan berupa triple deficit, yakni defisit fiskal, defisit neraca perdagangan, dan defisit neraca pembayaran.
Menurutnya, PKS ingin menghadirkan ekonomi syariah bukan sekadar sebagai pelengkap sistem ekonomi nasional, tetapi sebagai solusi alternatif untuk memperkuat kebijakan fiskal dan moneter.
Diskusi tersebut juga menghadirkan sejumlah pakar ekonomi syariah. Kepala Klaster Dana Sosial Islam Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Dr. Banu Muhammad, mengungkapkan bahwa potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun, sementara realisasinya baru sekitar Rp41 triliun. Adapun potensi wakaf uang diperkirakan mencapai Rp180 triliun, tetapi pemanfaatannya masih sangat rendah.
"Jika zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dioptimalkan, nilainya bisa mencapai sekitar Rp500 triliun, atau setara sekitar 14 persen APBN," jelasnya.
Dari sisi industri halal, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Prof. Irfan Syauqi Beik menilai Indonesia harus memperkuat posisinya sebagai produsen halal dunia. Ia mengusulkan percepatan pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) dan perluasan pasar ekspor ke kawasan nontradisional seperti Afrika dan Asia Selatan.
Sementara itu, Direktur Spesialis Riset dan Widyaiswara OJK Institute Dr. Setiawan Budi Utomo menekankan pentingnya transformasi sektor keuangan syariah agar tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan syariah (syariah compliance), tetapi juga meningkatkan daya saing (syariah competence) sehingga mampu memperbesar pangsa pasar industri.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Direktur Bank Indonesia Dr. Ferry Syarifuddin menyampaikan bahwa penguatan ekonomi syariah juga perlu didukung oleh kebijakan moneter yang sejalan dengan pertumbuhan sektor riil. Ia menyambut positif implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang membuka peluang bagi perbankan syariah untuk menjadi nazir wakaf dan mengelola dana zakat, infak, serta sedekah.
Selain membahas peluang, forum tersebut juga mengangkat sejumlah rekomendasi kebijakan, mulai dari optimalisasi dana sosial Islam, penguatan industri halal, hingga peningkatan pangsa pasar perbankan syariah. Salah satu usulan yang mengemuka adalah mendorong transformasi PT Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi bank syariah secara penuh karena dinilai memiliki kesesuaian dengan pembiayaan sektor perumahan berbasis akad syariah.
Melalui diskusi ini, Fraksi PKS MPR RI menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai rekomendasi yang dihasilkan agar dapat menjadi bahan dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di parlemen. Harapannya, ekonomi syariah dapat berperan lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sumber: Dilansir dari Detik.com.