Jatimku.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia terus menunjukkan tren mengkhawatirkan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa tingginya angka PHK menjadi sinyal bahaya bagi perekonomian nasional, terutama karena aktivitas industri dalam negeri, khususnya sektor padat karya, mengalami kelesuan signifikan.
"Makanya kita perlu investasi di padat karya, karena PHK sangat mengkhawatirkan buat kita," ujar Shinta dalam acara Media Briefing Apindo, Selasa (13/5/2025).
Menurut data yang dipaparkan, sepanjang tahun 2024, sebanyak 257.471 pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan telah berhenti sebagai imbas langsung dari PHK. Angka ini terus bertambah dengan 73.992 peserta yang tercatat mengalami PHK hanya dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2025.
Tak hanya itu, pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) oleh pekerja korban PHK juga melonjak. Selama tahun 2024, 154.010 orang mengajukan klaim JHT karena kehilangan pekerjaan. Sedangkan dalam tiga bulan pertama tahun 2025, jumlahnya sudah menyentuh 40.683 orang.
Shinta menekankan pentingnya penanganan yang cepat dan konkret dari pemerintah, salah satunya dengan mengarahkan lebih banyak investasi ke sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif. Ia menyebut langkah tersebut sangat mendesak demi mengurangi beban sosial dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Apindo juga menyerukan kolaborasi lebih erat antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan agar tercipta iklim usaha yang lebih kondusif dan mendukung penciptaan lapangan kerja.
Dengan angka PHK yang terus meningkat dan aktivitas industri yang menurun, masa depan para pekerja Indonesia berada dalam titik kritis. Upaya kolektif diperlukan agar gelombang PHK ini tidak berkembang menjadi krisis tenaga kerja yang lebih luas.
