Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang diblokir oleh Kementerian Keuangan. Kondisi ini berkaitan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Akibatnya, total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.
Meskipun demikian, Dody menyatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan kembali kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terkait kebutuhan anggaran untuk mendanai program-program penting. Ia berharap ada tambahan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan agar mampu mengakomodasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur. "Kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa enggak gitu. Kalau bisa," ujarnya.
Saat ini, Dody mengaku belum memiliki rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang telah dianggarkan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia. "Kita urusin anggaran dulu. Nanti lah gampang ke IKN," kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Dody merinci setidaknya ada 10 kegiatan yang akan dibatalkan akibat efisiensi anggaran, antara lain:
Pembatalan kegiatan fisik Single Years Contract (SYC) dan Multi Years Contract (MYC) baru yang bersumber dari rupiah murni.
Pembatalan pembelian alat baru.
Penggunaan dana tanggap darurat secara selektif dan efisien.
Langkah-langkah ini diambil sebagai respons terhadap instruksi efisiensi belanja yang dikeluarkan pemerintah, dengan tujuan memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
